Presiden SBY Ganti Istilah Cina dengan Tionghoa

masyarakat tionghoa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Dengan pertimbangan istilah “Tjina” sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera pada waktu itu, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah Tionghoa atau Tiongkok telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa,

Dalam Keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Loading...

“Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” bunyi Menimbang poin (b) Keppres tersebut.

Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok (sebutan lama : Republik Rakyat Cina; RRC).

Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkan bahwa ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia.

Karena itu, melalui Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 TIDAK BERLAKU LAGI.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

“Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,” bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu.

Sumber RESMI : http://www.setkab.go.id
Link Download : Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014
Catatan Admin Blog Tionghoa.INFO :

Tentunya dengan adanya Keppres ini, blog Tionghoa.INFO mendukung 100% langkah ini, dengan meniadakan penggunaan kata “Tina, China, Cina” untuk penyebutan orang atau komunitas; dan meniadakan penggunaan kata “Republik Rakyat China” untuk penyebutan Negara untuk penulisan artikel-artikel terbitan selanjutnya.

Lampiran I :
Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967
SURAT EDARAN PRESIDIUM KABINET AMPERA TENTANG MASALAH CINA
NO. SE-06/Pres.Kab/6/1967

1. Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah “Tionghoa/Tiongkok” di samping istilah “Cina” yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah umum dan resmi.
2. Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, maka istilah “Tionghoa/Tiongkok” mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang istilah “Cina” tidak lain hanya mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut datang, dan bagi kita umumnya kedua istilah itupun tidak lepas dari aspek-aspek psykologis dan emosionil.
3. Berdasarkan sejarah, maka istilah “Cina-lah yang sesungguhnya memang sejak dahulu dipakai dan kiranya istilah itu pulalah yang memang dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia.
4. Lepas dari aspek emosi dan tujuan politik, maka sudah sewajarnya kalau kita pergunakan pula istilah “Cina” yang sudah dipilih oleh Rakyat Indonesia umumnya.
5. Maka untuk mencapai uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat pusat maupun daerah kami harap agar istilah “Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah “Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan.

Demikian, untuk mendapat perhatian seperlunya.

Jakarta, 28 Juni 1967
PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKRETARIS
Ttd.

SUDHARMONO, SH
BRIG.JEN TNI

Loading...

Lampiran II :

istilah cina

Klik untuk memperbesar gambar

Setelah Presiden mengeluarkan Keppres nya, segera langsung ditindaklanjuti oleh MENDAGRI dengan mengeluarkan Surat Edaran bersifat SEGERA dengan nomor 471.83/2156/SJ tentang Perubahan Penggunaan Istilah Cina/China/Tjina menjadi Tionghoa; dan istilah RRC (Republik Rakyat China) menjadi RRT (Republik Rakyat Tiongkok) kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota yang ada di Indonesia.

Loading...

The following two tabs change content below.
Tertarik dengan tradisi & budaya Tionghoa di Indonesia. Ikuti Twitter @tionghoainfo untuk info-info terbaru.

One Response to Presiden SBY Ganti Istilah Cina dengan Tionghoa

  1. Herman Tan says:

    Jadi tolong dibaca baik-baik ya, soalnya di masyarakat mulai bingung (bingung apa sengaja memplesetkan), kalau mau menyebut “petai cina” atau “tahu cina” itu bagaimana? Apa berubah menjadi “petai tionghoa” dan “tahu tionghoa”.

    Mereka yang menyebut begitu artinya tidak membaca baik-baik isi Keppres tersebut; dimana sangat jelas terlulis penyebutan istilah Tionghoa HANYA BERLAKU untuk menyebut orang atau komunitas, bukan jenis/produk makanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading...