Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menyampaikan 5 komitmen pemerintahannya saat bertemu Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCHR), Michelle Bachelet, di Guangzhou, Provinsi Guangdong, Senin (23/5).
“Tiongkok selalu berkomitmen pada 5 hal terkait HAM,” ujarnya, sebagaimana dirilis Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) di Beijing, Selasa (24/05).
Yang pertama, jelas dia, Tiongkok selalu memberikan prioritas utama untuk memastikan agar warganya yang telah membentuk seperlima populasi dunia itu tetap bisa bertahan hidup.
Kedua, Tiongkok selalu memprioritaskan pengentasan kemiskinan, sebagaimana Agenda PBB tahun 2030.
Ketiga, pemerintah Tiongkok selalu mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan warga negara dalam melayani masyarakat.
“Yang keempat, Tiongkok selalu mengutamakan perlindungan hak-hak etnis minoritas untuk kemakmuran bersama,” sebut anggota Dewan Negara, yang merupakan menteri koordinator ala kabinet Tiongkok itu.
Yang terakhir, pemerintah Tiongkok selalu menjamin keselamatan dan keamanan rakyatnya dalam jangka panjang.
Selain bertemu Wang Yi dan beberapa pejabat Tiongkok lainnya di Guangzhou, Bachelet juga akan melakukan kunjungan ke Daerah Otonomi Xinjiang.
Baca juga : Inilah 5 Masjid Yang Berarsitektur Paling Menakjubkan di Tiongkok
Kunjungan orang nomor 1 HAM PBB ke 2 provinsi di Tiongkok selama 23-28 Mei itu dilangsungkan dalam sistem manajemen tertutup (close loop), karena otoritas setempat masih menerapkan kebijakan zero Covid-19.
Di tengah kunjungan Bachelet, Pemerintah Daerah Otonomi Xinjiang (XUAR) menggelar pengarahan pers secara virtual, yang diikuti sejumlah media asing di Beijing pada Selasa sore waktu setempat.
Dalam pengarahan pers tersebut, XUAR memutar video berbagai tindak kekerasan di wilayah barat daya Tiongkok itu, termasuk juga mengetengahkan testimoni para pelaku kejahatan dan korban dari kalangan etnis minoritas Muslim Uighur.
Juru bicara XUAR, Xu Guixiang menjamin apa yang disuguhkan kepada tim UNHCHR adalah nyata dan transparan.
“Xinjiang stabil, masyarakatnya harmonis. Kami akan memberikan informasi apa yang terjadi di Xinjiang secara transparan. Tidak ada genosida, tidak ada kerja paksa,” tegasnya.
Kedatangan tim UNHCHR ke Xinjiang tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas Muslim Uighur, yang diduga pihak barat sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Terkait dengan adanya kamp re-edukasi, Beijing menganggapnya sebagai respons (untuk menanngkal) atas serangkaian aksi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme yang dilakukan oknum2 separatis di wilayah Xinjiang.
Baca juga : Muslim Uighur di Tiongkok: Bagian dari RRT atau Pemberontak?