Abdurrahman Wahid, Tokoh Muslim & Pahlawan Etnis Tionghoa di Indonesia

Last Updated on 1 May 2021 by Herman Tan

Abdurrahman Wahid atau akrab juga dengan sapaan Gus Dur/Gusdur, merupakan Presiden ke-4 di Indonesia. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang yang terletak di Jawa Timur pada tanggal 07 September 1940.

Abdurrahman Wahid lahir dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Abdurrahman Wahid lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil yang artinya adalah “Sang Penakluk”. Kemudian Abdurrahman Wahid dikenal dengan panggilan Gus Dur , yaitu panggilan khas pesantren pada seorang anak kyai yang artinya adalah “mas”.

Biografi Abdurrahman Wahid

Nama Lengkap : Abdurrahman Wahid
Nama Alias : Gus Dur
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 7 September 1940

Meninggal : Jakarta, 30 Desember 2009 (umur 69)
Istri : Sinta Nuriyah
Anak : Alissa Qotrunnada Wahid, Yenny Wahid, Anita Hayatunnufus Wahid, Inayah Wulandari Wahid

Orang Tua : Abdul Wahid Hasyim dan Siti Sholehah
Partai Politik : Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Jabatan : Presiden Indonesia ke-4 (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Profesi : Ulama, Politikus

A. Kehidupan Awal Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Abdurrahman Wahid terlahir dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas muslim yang terletak di Jawa Timur.

Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa ia memiliki darah keturunan Tionghoa. Abdurrahman Wahid keturunan dari pasangan Tan Kim Han dengan Tan A Lok , yaitu saudara kandung Raden Patah atau disebut dengan “Tan Eng Hwa” yaitu pendiri kesultanan Demak.

Tan A Lok dan Tang Eng Hwa adalah anak dari Putri Campa, yaitu seorang putri dinasti Ming (Tiongkok) yang merupakan Selir dari Raden Brawijaya. Berdasarkan penelitian dari ahli sejarawan Prancis, Louis-Charles Damais, Tan kim Han kemudian di definisikan sebagai Syekh Adbul Qodir Al-Shini yang ditemukannya makam tersebut di Trowulan.

Di tahun 1944 kota Jakarta merupakan tempat ayah Abdurrahman Wahid yang terpilih menjadi ketua yang pertama pada partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disebut juga dengan “Masyumi” , yaitu sebuah organisasi yang berdiri atas dukungan tentara jepang yang pada saat itu sedang menduduki Indonesia.

Di tahun tersebut Abdurrahman Wahid berpindah ke Jakarta dari Jombang. Setelah terjadinya Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Beliau kemudian kembali ke Jombang dan menetap disana selama perang kemerdekaan Indonesia saat melawan Belanda.

Di akhir tahun 1949 (usai agresi militer Belanda), beliau pindah lagi ke Jakarta, dan pada saat itu ayahnya ditunjuk sebagai menteri Agama. Abdurrahman Wahid menempuh pendidikan di Jakarta, dan memasuki Sekolah Dasar (SD) KRIS sebelum pindah ke Sekolah Dasar Matraman Perwari.

Abdurrahman Wahid juga diajarkan membaca buku Non-Muslim, Majalah dan Koran oleh ayahnya guna memperluas wawasan dan pengetahuannya. Ketika ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama, beliau tetap tinggal di Jakarta dengan keluarganya pada tahun 1952.

Pada bulan April tahun 1953, ayah Abdurrahman Wahid meninggal dunia yang diakibatkan kecelakaan mobil.

Abdurrahman Wahid melanjutkan pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) nya pada tahun 1954; dimana di tahun pertamanya tersebut beliau tidak naik kelas.

Lalu ibunya mengirim beliau ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mempelajari ilmu agama pada KH. Ali Maksum yang terletak di Pondok Pesantren Krapyak dan belajar di SMP yang terletak di pondok tersebut.

Tahun 1957 Abdurrahman Wahid lulus dari SMP. Setelah itu beliau pindah ke Magelang yang masih di daerah Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikannya di Pesantren Tegalrejo.

Ia mengembangkan reputasinya sebagai murid yang berbakat. Abdurrahman Wahid menyelesaikan pendidikannya dalam waktu 2 tahun yang seharusnya diselesaikan dalam 4 tahun.

Tahun 1959 beliau pindah lagi ke Pesantren Tambakberas yang terletak di Jombang kota kelahirannya. Disana ia melanjutkan pendidikannya sendiri dan mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai Guru; dimana nantinya ia akan menjadi Kepala Sekolah Madrasah.

Selain itu, Abdurrahman Wahid juga dipekerjakan sebagai Jurnalis di salah satu majalah seperti Majalah Budaya Jaya dan Majalah Horizon.

B. Pendidikan Luar Negeri Abdurrahman Wahid

Tahun 1963 Abdurrahman Wahid memperoleh Beasiswa dari kementerian Agama untuk menempuh pendidikan Islam di Universitas Al-Azhar yang terletak di Kairo, Mesir. Beliau pergi kesana pada bulan November tahun 1963. Abdurrahman Wahid sangat mahir Berbahasa Arab.

Meski begitu, beliau mendapatkan informasi dari pihak Universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum melanjutkan pendidikan Islam disana; karena tidak memiliki bukti catatan (seperti sertifikat/nilai raport) bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab.

Selain menyukai film Eropa dan Amerika, beliau juga suka menonton pertandingan sepak bola. Abdurrahman Wahid juga terlibat Asosiasi Pelajar Indonesia dan sekaligus menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun di tahun 1964, Abdurrahman Wahid berhasil menyelesaikan kelas remedial Bahasa Arabnya.

Ketika memulai pendidikan formalnya di tahun 1965, beliau merasa kecewa karena metode pendidikan di Universitas tersebut tidak cocok dengannya. Padahal sebelumnya beliau telah mempelajari banyak materi mengenai Islam dan bahasa arab, oleh karena itu ia menolak untuk mengikuti perkualiahan formal selanjutnya.

Di mesir, Abdurrahman Wahid kemudian dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi pada saat beliau bekerja. Upaya pemberantasan unsur-unsur Komunis di dalam Negeri dipimpin oleh Mayor Jendral Soeharto.

Upaya tersebut membuat semua kantor kedutaan besar Indonesia di dunia, termasuk kedubes di Mesir diberi perintah untuk melakukan investigasi pada semua pelajar yang sedang menempuh pendidikan universitas, dan memberikan laporan kedudukan/sikap politiknya.

Abdurrahman Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Beliau harus mengulang pendidikannya pada tahun 1966 karena tidak setuju akan metode pendidikan dan pekerjaannya setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965 yang sangat mengganggu dirinya.

Pendidikan  Prasarjana Abdurrahman Wahid terselamatkan berkat Beasiswa di Universitas Baghdad. Abdurrahman Wahid kemudian pindah ke Negara Irak dan ia sangat menikmati lingkungan barunya.

Biarpun awalnya gagal namun Abdurrahman Wahid sangat cepat dalam belajar. Beliau juga meneruskan keterlibatannya pada Asosiasi Pelajar Indonesia dan ia juga tetap menulis majalah asosiasi tersebut.

C. Awal Karir Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid kembali ke Jakarta dan  ia berharap dapat pergi ke Luar Negeri lagi untuk menempuh pendidikan di Universitas McGill Kanada.

Pada tahun 1971, beliau menyibukkan diri dengan bergabung dalam Lembaga Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yaitu adalah sebuah organisasi yang terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

LP3ES ini juga mendirikan majalah prisma dan Abdurrahman Wahid lah yang menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain itu, beliau juga berkeliling mengunjungi pesantren dan Madrasah yang terletak di seluruh Jawa.

Ketika itu pesantren2 berusaha keras untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah, dengan cara mengambil kurikulum versi pemerintah.

Perubahan tersebut membuat nilai-nilai tradisional pesantren luntur dan membuat pesantren tersebut mengalami kemiskinan. Abdurrahman Wahid merasa prihatin dengan kondisi tersebut.

Pada waktu yang sama, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai penyalur perubahan dan membantu pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.

Akibatnya, Abdurrahman Wahid memilih untuk membatalkan pendidikannya di Luar Negeri dan lebih memilih untuk mengembangkan pesantren2 di Indonesia.

Setibanya di tanah air, Abdurrahman Wahid melanjutkan karirnya sebagai seorang jurnalis, dan menjadi penulis untuk majalah serta surat kabar. Artikel2 nya banyak yang diterima dengan positif. Beliau juga mengembangkan lagi reputasinya sebagai komentator sosial.

Dengan popularitasnya yang meningkat, beliau mendapatkan banyak undangan untuk mengisi kegiatan seminar; dimana hal tersebut membuat beliau harus bolak balik antara Jakarta dan Jombang, yang merupakan tempat tinggalnya dengan keluarga.

Meskipun saat itu awal2 karirnya sukses, Abdurrahman Wahid merasa kehidupan keluarganya masih sulit jika hanya bergantung dari satu sumber pencaharian. Beliau kemudian bekerja sampingan untuk menambah pendapatannya, dengan cara mengantarkan pesana balok es dan menjual kacang.

Di tahun 1974 Abdurrahman Wahid memperoleh pekerjaan tambahan sebagai Guru di Pesantren Tambakberas. Setahun kemudian Abdurrahman wahid bertambah lagi pekerjaannya sebagai Guru Kitab Al Hikam.

Tahun 1977 Abdurrahman Wahid bergabung sebagai Dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam di Universitas Hasyim Asyari. Pihak Universitas ingin Abdurrahman Wahid mengajar pelajaran tambahan, seperti misiologi dan syariat islam. Namun hal tersebut justru membuat beberapa kalangan Universitas tidak senang.

D. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid

Pada 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid terpilih jadi Presiden lewat sistem parlemen. Pemilihannya berjalan demokratis dan transparan berkat dukungan partai-partai islam. Megawati Soekarno Putri pada saat itu yang menjadi wakil Presiden. Mereka bekerja kerja sama dalam menentukan siapa saja Menteri dalam kabinet Persatuan Nasional pada 28 Oktober 1999.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid banyak terjadi tindakan kontroversi, seperti sering mengalami perubahan susunan cabinet, menghapus departemen penerangan dan sosial, gagasan yang kontroversial mengenai pencabutan tap. MPRS serta pembukaan hubungan dagang Israel.

Presiden Abdurrahman Wahid beserta wakilnya membagi kekuasaan tugas kewenangan seperti menyusun program kerja dan agenda kabinet, menentukan fokus serta prioritas kebijakan pemerintah, dan menandatangani keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat.

Berbagai peristiwa penting Nasional juga terjadi di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, seperti :

♦ Pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR melakukan amandemen pada UUD 1945. Amandemen itu berkaitan dengan susunan kepemerintahan NKRI yang merubah pelaksanaan proses pemilu yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil mereka di tiap tingkat dewan perwakilan tersebut.

♦ Dugaan bahwa presiden terlibat dalam penggunaan dana Bantuan Sultan Brunei sebesar 2 Juta Dollar AS dan dana Yanatera Bulog sebesar 35 Miliar.

♦ Dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis berkepanjangan.

E. Gusdur, Pahlawan Etnis Tionghoa di Indonesia

Bagi etnis Tionghoa, Abdurrahman Wahid dianggap sebgai PAHLAWAN, karena pada 17 Januari 2000 Beliau mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6/2000 yang isinya mencabut Instruksi presiden No. 14/1967.

Kebijakan presiden yang akrab disapa Gusdur itu melahirkan kebebasan etnis Tionghoa dalam menjalankan ritual keagamaan, adat istiadat, serta boleh mengeskpresikan kebudayaannya di depan umum. Tanpa Beliau, jangan harap kita (sebagai Tionghoa) :

1. IMLEK bisa dirayakan dengan terbuka (termasuk menggantung atribut di depan umum, menggelar pertunjukan Barongsai, kirab kebudayaan Cap Go Meh, dsb).
2. Sekolah-sekolah swasta bisa dengan leluasa mengajarkan pembelajaran bahasa MANDARIN.

3. Melarang segala bentuk penerbitan dengan bahasa dan aksara Cina.
4. Aturan penggantian nama (romanisasi marga dan nama Tionghoa ke Indonesia).

Andaikata Gusdur tidak menjabat Presiden, mungkin hingga detik ini (1) kalian tidak akan pernah bisa merayakan Imlek dan kebudayaan Tionghoa secara terbuka, (2) tidak akan pernah bisa belajar dan berbahasa Mandarin secara bebas, dan mungkin.. (3) Metro Xinwen tidak akan pernah muncul di TV 🙁

Baca juga : Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia Pada Masa Orde Lama dan Orde Baru

Hubungan Presiden dan poros yang sedang tidak harmonis, DPR mengeluarkan Memorandum I dan II untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan.

Pada tanggal 22 Juli 2001 Presiden mengeluarkan maklumat atau disebut dekrit presiden yang berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan menyiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun, serta menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur Orde Baru sekaligus membentuk partai Golkar yang baru dengan menunggu keputusan Mahkamah Agung.

Masa jabatan sang Presiden tidak berlangsung lama, setelah mayoritas anggota MPR menggelar rapat paripurna/sidang istimewa pada tanggal 21 Juli 2001. Keputusan yang diambil dalam sidang tersebut adalah :

♦ Presiden Abdurrahman Wahid secara resmi diberhentikan sebagai Presiden Indonesia berdasarkan ketetapan MPR No. II Tahun 2001.
♦ Ketetapan yang dikeluarkan MPR No. III tahun 2001 menyatakan bahwa Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden ke-5 Indonesia.